Padang — Perlambatan ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini mulai berdampak langsung pada sektor pendidikan. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak...
Padang — Perlambatan ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini mulai berdampak langsung pada sektor pendidikan. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan pendidikan anak-anak di Sumatera Barat, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah dan pekerja sektor informal. Di tengah pendapatan rumah tangga yang stagnan bahkan menurun, orang tua murid dihadapkan pada berbagai biaya sekolah yang tetap berjalan.
Meski pendidikan dasar dan menengah secara formal dinyatakan gratis, kenyataannya orang tua masih harus menanggung pengeluaran lain seperti seragam, buku penunjang, alat tulis, transportasi, hingga iuran kegiatan sekolah. “Penghasilan kami menurun, tapi biaya sekolah anak tetap harus dipenuhi.
Program bantuan ada, tapi belum cukup meringankan,” ujar seorang wali murid di Kota Padang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sejatinya telah menetapkan pendidikan sebagai salah satu program prioritas pembangunan daerah. Sejumlah kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, serta dukungan terhadap layanan dasar masyarakat.
Selain itu, Pemprov Sumbar juga mendorong penguatan ekonomi nagari dan UMKM sebagai penopang kesejahteraan keluarga. Namun di lapangan, tekanan ekonomi masih dirasakan kuat oleh masyarakat. Pekerja sektor informal seperti pedagang kecil, nelayan, buruh harian, dan pelaku UMKM mengaku kesulitan mengatur keuangan keluarga, terutama saat memasuki tahun ajaran baru.
Kondisi ini membuat biaya pendidikan anak menjadi beban yang semakin berat. Pengamat pendidikan menilai terdapat celah antara kebijakan dan realitas. Program pendidikan masih berjalan dalam pola normal, sementara kemampuan ekonomi masyarakat justru melemah.
Situasi ini berpotensi memicu risiko putus sekolah terselubung, di mana anak tetap terdaftar di sekolah namun kualitas belajar menurun akibat keterbatasan biaya dan dukungan di rumah. Keluarga dengan lebih dari satu anak usia sekolah menjadi kelompok paling rentan. Tanpa kebijakan penyangga yang lebih adaptif, pendidikan dikhawatirkan menjadi sektor pertama yang dikompromikan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Pemerhati sosial mendorong agar program Pemprov Sumbar lebih disinkronkan dengan kondisi ekonomi masyarakat. Fleksibilitas biaya sekolah, bantuan pendidikan yang tepat waktu dan tepat sasaran, serta koordinasi yang lebih kuat antara sekolah dan pemerintah daerah dinilai sangat diperlukan. Di tengah ekonomi yang belum pulih sepenuhnya, pendidikan anak-anak Sumatera Barat berada di titik krusial.
Masyarakat berharap kebijakan pemerintah tidak hanya tertuang dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar hadir dan dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, agar pendidikan tidak menjadi korban dari ekonomi yang mandek. (rajo)
