Sumatera Barat bukan daerah miskin. Provinsi ini mencatat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai sekitar Rp332,94 triliun pada 2024, menunjukkan dinamika ekonomi yang tetap berjalan walau...
Sumatera Barat bukan daerah miskin. Provinsi ini mencatat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai sekitar Rp332,94 triliun pada 2024, menunjukkan dinamika ekonomi yang tetap berjalan walau tantangan global dan nasional membayangi.
Sektor perdagangan, jasa, pertanian hingga industri lokal bergerak mendukung pertumbuhan ekonomi sekitar 4,36 persen tahun ini. � limapuluhkotakab.bps.go.id Namun di balik angka itu, kas daerah menyimpan ironi.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat pada APBD 2025 ditargetkan sekitar Rp2,8 triliun dari total pendapatan daerah sekitar Rp6,2 triliun, artinya kontribusi PAD masih lebih kecil dibanding sumber lain seperti dana transfer dari pusat. � DPRD Sumatera Barat Kondisi ini mencerminkan persoalan serius: kekayaan daerah yang melimpah tidak serta-merta diterjemahkan menjadi kas yang tebal di kas daerah.
Di tengah kunjungan wisata meningkat, sektor perdagangan dan jasa hidup, serta aktivitas ekonomi lokal mengalir setiap hari, kontribusi PAD justru stagnan dan tergantung pada pusat. CaranoNews menemukan bahwa ketidakmampuan mengelola potensi PAD bukan sekadar angka pada dokumen anggaran. Realisasi PAD Provinsi Sumbar pada 2025 dilaporkan turun tajam dibanding target, memperlihatkan masalah struktural dalam sistem penerimaan perpajakan dan retribusi daerah. � HarianHaluan.id Mengapa ini penting?
Ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat membuat daerah rentan terhadap perubahan kebijakan anggaran nasional. Idealnya, daerah yang kaya SDA, budaya, dan aktivitas ekonomi harus bisa memaksimalkan penerimaan sendiri, baik dari pajak daerah, retribusi, maupun optimalisasi aset. Tapi faktanya, angka PAD yang kecil menunjukkan kinerja pengelolaan yang belum optimal.
Ambil contoh Kota Padang, ibu kota provinsi yang pada tahun 2025 berhasil mencapai realisasi 100% target PAD sebesar sekitar Rp898 miliar, capaian tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan keuangan daerah setempat. � Ini menunjukkan bahwa dengan perencanaan dan eksekusi yang kuat, optimalisasi PAD bukan hal mustahil.
Namun capaian ini masih menjadi pengecualian, bukan norma di tingkat provinsi. Infopublik Potensi besar seperti sektor pariwisata — dari Bukittinggi, Padang Panjang, hingga pesona pesisir dan pegunungan — seharusnya menjadi sumber PAD signifikan melalui retribusi objek wisata dan pajak usaha.
Sementara itu, sektor perdagangan dan jasa yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal juga banyak ‘luput’ dari basis pajak daerah yang optimal. Ironi ini bukan sekadar statistik. Ia berbicara tentang ketimpangan antara potensi ekonomi yang besar dan terwujudnya kontribusi nyata ke kas daerah.
Jika masalah struktural ini tidak segera diperbaiki — melalui digitalisasi sistem pemungutan, pengawasan ketat, evaluasi regulasi, dan transparansi data — Sumbar akan terus berada dalam siklus kaya potensi tetapi miskin kontribusi.
CaranoNews menegaskan: kekayaan sebuah daerah bukan sekadar angka PDRB atau potensi destinasi wisata. Yang terpenting adalah bagaimana kekayaan itu dikonversi menjadi penerimaan yang memperkuat layanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat. Tanpa itu, kekayaan akan terus mengalir keluar, sementara kas daerah tetap kering. (Budi S, SH)
