Padang — Angka putus sekolah di Provinsi Sumatera Barat masih menjadi persoalan serius dan memerlukan penanganan segera. Data terbaru menunjukkan, ratusan anak usia sekolah tercatat tidak...
Padang — Angka putus sekolah di Provinsi Sumatera Barat masih menjadi persoalan serius dan memerlukan penanganan segera. Data terbaru menunjukkan, ratusan anak usia sekolah tercatat tidak menyelesaikan pendidikan formalnya, meskipun program wajib belajar terus digencarkan pemerintah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat yang dihimpun melalui Profil Statistik Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 2024 (olah data Susenas Maret 2024), fenomena putus sekolah masih ditemukan di berbagai daerah. Sementara itu, data Kementerian Pendidikan mencatat jumlah anak putus sekolah di Sumatera Barat mencapai sekitar 371 orang dalam satu tahun terakhir, terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Dari jumlah tersebut, sebagian besar berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi rentan dan wilayah yang memiliki keterbatasan akses pendidikan. Data juga menunjukkan bahwa anak laki-laki masih mendominasi angka putus sekolah, karena lebih banyak terdorong untuk bekerja membantu ekonomi keluarga. Sejumlah faktor menjadi penyebab utama terjadinya putus sekolah. Selain keterbatasan ekonomi, faktor jarak sekolah yang jauh di daerah perdesaan, minimnya sarana transportasi, rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan, serta persoalan sosial seperti pernikahan usia dini turut berkontribusi.
Dampak putus sekolah tidak hanya dirasakan oleh anak dan keluarganya, tetapi juga berdampak luas terhadap pembangunan daerah. Anak yang putus sekolah berisiko lebih tinggi bekerja di sektor informal dengan upah rendah, meningkatkan potensi pengangguran, serta memperpanjang rantai kemiskinan. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing Sumatera Barat.
Pemerintah daerah didorong untuk mengambil langkah-langkah konkret dan terukur. Perluasan bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, penyediaan transportasi sekolah gratis di daerah terpencil, serta pendampingan intensif bagi siswa yang berisiko putus sekolah dinilai menjadi solusi mendesak.
Selain itu, kolaborasi lintas sektor juga dinilai penting. Keterlibatan dunia usaha, lembaga sosial, dan tokoh masyarakat melalui program beasiswa, orang tua asuh, serta pelatihan keterampilan bagi anak yang terlanjur keluar dari sistem pendidikan formal dapat menjadi jalan keluar untuk menekan angka putus sekolah. (Rajo)
