Fenomena kelatahan petani masih menjadi persoalan kronis di Sumatera Barat. Polanya nyaris selalu sama dan berulang: ketika harga satu komoditas melonjak di pasar, petani serentak ikut menanam....
Fenomena kelatahan petani masih menjadi persoalan kronis di Sumatera Barat. Polanya nyaris selalu sama dan berulang: ketika harga satu komoditas melonjak di pasar, petani serentak ikut menanam. Beberapa bulan kemudian, panen raya terjadi bersamaan, pasokan melimpah, harga jatuh, dan petani kembali merugi.
Siklus ini terus berulang, seolah menjadi takdir yang diterima tanpa perlawanan kebijakan. Komoditas cabai, bawang merah, tomat, hingga sayuran hortikultura adalah contoh paling nyata. Saat harga cabai meroket, lahan sawah dan ladang berganti tanaman cabai.
Namun ketika panen serentak tiba, harga bisa anjlok drastis hingga tak menutup biaya produksi. Ironisnya, situasi ini sering dianggap “hukum pasar”, padahal sesungguhnya mencerminkan absennya negara dalam perencanaan pertanian. Petani Bergerak Sendiri, Tanpa Kompas Kebijakan Kelatahan petani di Sumatera Barat bukan semata persoalan mentalitas.
Akar masalahnya adalah minimnya data pasar, peta produksi, dan panduan tanam berbasis wilayah. Petani mengambil keputusan berdasarkan kabar harga dari tengkulak atau media sosial, bukan dari sistem informasi resmi yang bisa dijadikan pegangan. Hingga kini, Sumatera Barat belum memiliki kalender tanam terpadu yang mengatur siapa menanam apa, di mana, dan kapan.
Akibatnya, produksi tidak terkendali, suplai menumpuk pada waktu yang sama, dan posisi tawar petani selalu lemah. Negara hadir saat harga jatuh dalam bentuk operasi pasar sesaat, bukan sejak tahap perencanaan. Belajar dari Thailand dan Vietnam Bandingkan dengan Thailand dan Vietnam, dua negara Asia Tenggara yang berhasil membangun pertanian modern.
Petani di Thailand tidak bertani berdasarkan insting semata. Pemerintah menyediakan data harga, kalender tanam nasional, serta skema kontrak antara petani dan industri pengolahan. Negara menjamin serapan hasil panen dan menetapkan harga dasar untuk komoditas strategis.
Vietnam melangkah lebih jauh dengan pendekatan rantai nilai pertanian. Petani diarahkan menanam sesuai kebutuhan pasar ekspor dan industri. Mereka didampingi sejak pemilihan varietas, waktu tanam, hingga pascapanen.
Hasilnya, Vietnam mampu menjadi salah satu eksportir pangan utama dunia, sementara petaninya relatif terlindungi dari fluktuasi ekstrem harga. Kontras dengan Negara Maju: Belanda Perbandingan paling mencolok terlihat ketika menengok Belanda. Negara kecil ini justru menjadi salah satu eksportir produk pertanian terbesar dunia.
Kuncinya bukan luas lahan, melainkan manajemen produksi, teknologi, dan riset. Petani Belanda tidak menanam tanpa kepastian pasar. Setiap komoditas terhubung dengan industri, riset universitas, dan sistem logistik yang rapi.
Di Belanda, kelebihan produksi hampir tidak dikenal. Jika produksi meningkat, industri pengolahan siap menyerap. Jika permintaan turun, volume tanam disesuaikan sejak awal.
Negara berfungsi sebagai dirigen, bukan sekadar penonton. Dampak Serius bagi Sumatera Barat Kelatahan petani di Sumatera Barat tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga mengancam ketahanan pangan daerah. Ketika semua petani fokus pada satu komoditas, komoditas lain justru langka dan harus didatangkan dari luar daerah.
Ironisnya, daerah agraris justru bergantung pada pasokan pangan dari luar. Situasi ini diperparah oleh lemahnya industri pascapanen. Saat harga jatuh, hasil panen tidak bisa diolah atau disimpan.
Tidak ada gudang pendingin yang memadai, tidak ada industri pengolahan skala daerah, dan koperasi petani masih lemah. Akibatnya, petani terpaksa menjual murah atau membiarkan hasil panen rusak. Kelatahan Adalah Kegagalan Sistem Tulisan ini menegaskan satu hal: kelatahan petani bukan kesalahan petani, melainkan kegagalan tata kelola pertanian.
Selama petani dibiarkan bertani berdasarkan spekulasi, sementara negara absen dalam perencanaan, siklus kerugian akan terus berulang.
