Jakarta — Partai Partai Gerindra mewacanakan kembali penerapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung melalui DPRD. Wacana tersebut disebut masih berada pada tahap diskusi internal dan...
Jakarta — Partai Partai Gerindra mewacanakan kembali penerapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) tidak langsung melalui DPRD. Wacana tersebut disebut masih berada pada tahap diskusi internal dan belum menjadi keputusan final partai. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan bahwa gagasan Pilkada tidak langsung muncul sebagai bagian dari evaluasi terhadap sistem Pilkada langsung yang selama ini berjalan. “Ini masih sebatas wacana dan diskusi.
Kami melihat Pilkada langsung memiliki banyak tantangan, terutama biaya politik yang tinggi dan potensi konflik di daerah,” ujar Ahmad Muzani kepada wartawan. Menurut Muzani, Gerindra menilai perlu adanya ruang kajian terbuka terkait sistem Pilkada agar pelaksanaan demokrasi di daerah berjalan lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “Tujuannya bukan mengurangi demokrasi, tapi mencari mekanisme yang paling tepat agar kepala daerah bisa bekerja optimal tanpa terbebani biaya politik yang besar,” katanya.
Meski demikian, Muzani menegaskan bahwa setiap perubahan sistem Pilkada harus melibatkan pembahasan mendalam bersama DPR, pemerintah, dan masyarakat luas. Ia menyebut aspirasi publik tetap menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan politik. Wacana Pilkada tidak langsung menuai beragam tanggapan dari pengamat politik dan kelompok masyarakat sipil.
Sebagian menilai langkah tersebut dapat menekan biaya politik, namun di sisi lain dikhawatirkan mengurangi partisipasi langsung rakyat dalam memilih pemimpinnya. Hingga saat ini, pemerintah belum menyampaikan sikap resmi terkait wacana tersebut. Pilkada langsung masih berlaku sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada.(Bud)
