Perekonomian Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) masih menunjukkan pertumbuhan positif, namun lajunya mengalami perlambatan dan belum mampu menyamai rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini...
Perekonomian Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) masih menunjukkan pertumbuhan positif, namun lajunya mengalami perlambatan dan belum mampu menyamai rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi ini menjadi perhatian serius di tengah upaya pemulihan ekonomi daerah pascapandemi dan tekanan global. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sumbar sepanjang 2024 tercatat sekitar 4,36 persen.
Memasuki 2025, tren perlambatan semakin terlihat. Pertumbuhan ekonomi secara tahunan (year on year) pada triwulan II dan III 2025 berada di kisaran di bawah 4 persen, bahkan pada triwulan III hanya sekitar 3,36 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa kinerja ekonomi Sumbar tertinggal dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang masih berada di kisaran 5 persen.
Perlambatan ini mengindikasikan belum optimalnya pemulihan di sejumlah sektor utama daerah. Beberapa sektor strategis yang selama ini menjadi penopang ekonomi Sumbar justru mengalami tekanan. Sektor transportasi dan pergudangan, konstruksi, serta perdagangan menunjukkan pertumbuhan yang melambat.
Selain itu, faktor eksternal seperti cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi turut menghambat aktivitas ekonomi, terutama di wilayah terdampak banjir dan longsor. Meski demikian, sektor pertanian, jasa pendidikan, kesehatan, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih menjadi penyangga utama ekonomi daerah. Aktivitas ekonomi masyarakat di sektor-sektor ini dinilai mampu menjaga agar pertumbuhan Sumbar tetap berada di zona positif.
Pemerintah daerah menargetkan percepatan pertumbuhan ekonomi pada 2026 dengan proyeksi optimistis di atas 5 persen. Fokus diarahkan pada peningkatan investasi, penguatan UMKM, pengembangan sektor pariwisata, serta pemulihan infrastruktur pascabencana. Namun sejumlah pihak menilai target tersebut membutuhkan kerja keras dan kebijakan yang lebih progresif.
Ekonom menilai perlambatan ekonomi Sumbar menjadi sinyal perlunya evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan daerah. Tanpa terobosan kebijakan dan dukungan investasi yang signifikan, Sumbar berisiko tertinggal lebih jauh dibandingkan provinsi lain di Sumatera maupun secara nasional. Ke depan, konsistensi kebijakan, stabilitas daerah, serta keberpihakan pada ekonomi rakyat dinilai menjadi kunci agar Sumatera Barat mampu keluar dari tren perlambatan dan kembali mencatat pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan inklusif.
