Padang — Koperasi di Sumatera Barat masih menjadi penopang ekonomi masyarakat kecil. Namun hasil penelusuran lapangan dan pembacaan data resmi menunjukkan bahwa kesehatan koperasi belum merata,...
Padang — Koperasi di Sumatera Barat masih menjadi penopang ekonomi masyarakat kecil. Namun hasil penelusuran lapangan dan pembacaan data resmi menunjukkan bahwa kesehatan koperasi belum merata, dengan sebagian koperasi berada dalam kondisi rentan. Data Badan Pusat Statistik mencatat jumlah koperasi terdaftar di Sumatera Barat masih mencapai ribuan unit.
Meski demikian, BPS juga menunjukkan adanya kesenjangan antara koperasi terdaftar dan koperasi yang benar-benar aktif menjalankan usaha dan melaksanakan kewajiban kelembagaan. Di lapangan, sejumlah koperasi masih beroperasi, namun menghadapi persoalan serius. Penurunan keaktifan anggota menjadi keluhan utama.
Tekanan ekonomi membuat anggota menahan simpanan, bahkan menarik dana untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga likuiditas koperasi ikut terganggu. “Secara administrasi masih jalan, tapi pinjaman makin sulit cair dan laporan keuangan jarang disampaikan,” ujar seorang anggota koperasi di Kota Padang.
Masalah klasik lainnya adalah tidak rutinnya Rapat Anggota Tahunan (RAT). Survei menemukan masih ada koperasi yang menunda RAT hingga bertahun-tahun. Kondisi ini berdampak pada lemahnya transparansi dan menurunnya kepercayaan anggota terhadap pengurus.
Tekanan ekonomi regional juga memperberat kondisi koperasi. Data BPS menunjukkan sektor informal masih mendominasi perekonomian Sumatera Barat. Situasi ini memicu meningkatnya permintaan pinjaman, namun bersamaan dengan itu risiko kredit macet juga naik.
Di sisi lain, koperasi harus bersaing dengan perbankan dan layanan keuangan digital yang menawarkan proses lebih cepat dan praktis. Meski demikian, survei juga mencatat masih ada koperasi yang tergolong sehat. Koperasi tersebut ditandai dengan RAT rutin, pembukuan tertib, anggota aktif, serta usaha produktif yang berjalan.
Namun jumlahnya dinilai belum menjadi mayoritas. Pengamat ekonomi koperasi menilai pembenahan harus segera dilakukan. Pemerintah daerah diminta fokus pada peningkatan kualitas, bukan hanya jumlah koperasi.
Langkah yang dinilai mendesak antara lain validasi koperasi aktif dan pasif, peningkatan kapasitas pengurus, serta digitalisasi sistem pengelolaan keuangan. BPS sendiri menegaskan bahwa koperasi yang sehat adalah koperasi yang aktif, transparan, dan memberi manfaat nyata bagi anggota. Tanpa pembenahan tata kelola, koperasi berisiko kehilangan perannya sebagai penggerak ekonomi rakyat.
Secara keseluruhan, survei menunjukkan koperasi di Sumatera Barat masih bertahan, namun berada di persimpangan. Ke depan, keberlanjutan koperasi sangat bergantung pada kemampuan berbenah, meningkatkan kepercayaan anggota, dan beradaptasi dengan perubahan ekonomi. (Rajo)
