Warga di kawasan Padang Bagian Timur mendesak adanya tindakan tegas terhadap praktik illegal logging yang diduga masih berlangsung di kawasan hutan Batu Busuak dan wilayah perbukitan sekitarnya.
Padang — Warga di kawasan Padang Bagian Timur mendesak adanya tindakan tegas terhadap praktik illegal logging yang diduga masih berlangsung di kawasan hutan Batu Busuak dan wilayah perbukitan sekitarnya. Kerusakan hutan yang terus terjadi dinilai telah menimbulkan dampak serius, mulai dari banjir, longsor, hingga korban jiwa dan kerugian harta benda warga.
Kawasan Batu Busuak dan wilayah Padang Bagian Timur selama ini dikenal sebagai daerah tangkapan air dan penyangga ekologis bagi Kota Padang. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tutupan hutan di kawasan tersebut terus berkurang akibat aktivitas penebangan liar yang diduga berlangsung tanpa pengawasan memadai.
Dampak Kerusakan Lingkungan
Kerusakan hutan di kawasan tersebut tidak lagi bersifat abstrak. Warga mencatat, setiap kali hujan deras turun, air dengan cepat meluap ke permukiman, membawa lumpur, batu, dan material kayu dari kawasan hulu. Sejumlah titik di Padang Bagian Timur kerap mengalami banjir bandang dan longsor yang merusak rumah warga serta infrastruktur lingkungan.
Dalam beberapa kejadian bencana alam yang terjadi di wilayah timur Kota Padang, warga mencatat adanya korban jiwa, rumah rusak berat dan ringan, serta kerugian harta benda yang tidak sedikit. Perabot rumah tangga, kendaraan, hingga sumber mata pencaharian warga rusak atau hilang tersapu banjir dan longsor.
"Setiap hujan besar, kami selalu was-was. Air turun sangat cepat dari atas, membawa lumpur dan kayu. Ini bukan lagi bencana alam biasa, tapi akibat hutan yang sudah rusak," ujar seorang warga.
Suara Warga Gunung Pangilun
Salah seorang warga Gunung Pangilun, Yance, menyatakan bahwa dampak kerusakan hutan sudah terlalu sering dirasakan masyarakat. Menurutnya, penebangan liar di kawasan Batu Busuak dan Padang Bagian Timur harus diperlakukan sebagai persoalan serius yang menyangkut keselamatan warga.
"Ini bukan sekadar soal pohon ditebang. Dampaknya nyata: banjir, longsor, korban jiwa, dan kerugian harta warga. Kalau dibiarkan, risikonya akan semakin besar," tegas Yance.
Ia menilai, kerusakan yang terjadi menunjukkan lemahnya pengawasan kawasan hutan. Warga merasa telah berulang kali menanggung akibat, sementara upaya pencegahan belum terlihat maksimal.
Desakan kepada Dinas Kehutanan
Warga secara terbuka meminta Dinas Kehutanan untuk bertanggung jawab atas kondisi kawasan hutan yang terdampak. Menurut Yance, pengawasan tidak boleh hanya bersifat administratif, tetapi harus diwujudkan melalui kehadiran nyata di lapangan.
"Kami minta Dinas Kehutanan bertanggung jawab. Pengawasan harus diperketat, patroli harus rutin, dan kawasan rawan illegal logging harus dijaga serius," katanya.
Selain itu, warga juga mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap petugas penjaga hutan atau polisi kehutanan yang bertugas di kawasan terdampak. Jika dinilai tidak efektif, warga meminta agar petugas tersebut diganti dengan personel yang lebih tegas dan berintegritas.
"Kalau penjagaan selama ini tidak mampu mencegah kerusakan, maka harus ada pergantian. Ini soal keselamatan masyarakat, bukan sekadar urusan administrasi," lanjutnya.
Ancaman Berulang bagi Warga
Bagi warga Padang Bagian Timur, hutan bukan sekadar kawasan hijau, melainkan benteng terakhir yang melindungi mereka dari bencana. Ketika hutan rusak, ancaman banjir dan longsor datang berulang kali, menyisakan trauma dan kerugian yang belum sepenuhnya pulih.
Warga berharap penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging dilakukan secara serius dan berkelanjutan. Mereka menilai, tanpa tindakan tegas, kerusakan hutan akan terus berlanjut dan korban berikutnya hanya tinggal menunggu waktu.
"Yang kami minta sederhana: lindungi hutan, lindungi warga. Jangan sampai korban terus berjatuhan baru semua bergerak," ujar Yance. (Ztl)
