Padang - Bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat dalam beberapa bulan terakhir menimbulkan dampak besar terhadap keselamatan warga dan infrastruktur daerah. Ratusan orang dilaporkan meninggal dunia, puluhan lainnya masih dinyatakan hilang, sementara puluhan ribu warga terpaksa mengungsi akibat banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrem. Berdasarkan data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), hingga pendataan terakhir tercatat 234 orang meninggal dunia, sekitar 95 orang hilang, serta ratusan orang mengalami luka-luka.

Selain itu, lebih dari 30.000 jiwa terpaksa mengungsi ke puluhan lokasi pengungsian yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Wilayah Terdampak Bencana tercatat meluas ke lebih dari 10 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Sejumlah daerah yang mengalami dampak signifikan antara lain Kabupaten Agam, Padang Pariaman, Kota Padang, Tanah Datar, Solok dan Kota Solok, Pasaman, Pasaman Barat, Padang Panjang, serta Pesisir Selatan.

Di wilayah-wilayah tersebut, banjir bandang dan longsor menyebabkan permukiman warga rusak, akses transportasi terputus, serta aktivitas ekonomi dan pelayanan publik terganggu. Kerusakan Infrastruktur BPBD mencatat kerusakan cukup luas pada permukiman dan fasilitas umum. Hingga saat ini, tercatat sekitar 1.700 unit rumah rusak berat atau hanyut, serta lebih dari 3.000 unit rumah rusak sedang dan ringan.

Selain itu, lebih dari 120 sekolah, 27 tempat ibadah, dan sekitar 40 jembatan mengalami kerusakan. Sejumlah ruas jalan nasional dan provinsi juga dilaporkan terdampak. Kerusakan infrastruktur tersebut berdampak langsung pada distribusi bantuan dan mobilitas warga di daerah terdampak.

Kerugian Ekonomi

Dari sisi ekonomi, dampak bencana dinilai signifikan. Kabupaten Agam mencatat estimasi kerugian mencapai sekitar Rp6,5 triliun, terutama akibat kerusakan rumah warga, infrastruktur publik, serta sektor pertanian dan peternakan. Sementara itu, secara akumulatif di tingkat provinsi, kerugian di Sumatera Barat diperkirakan telah melampaui Rp2,5 triliun dan masih berpotensi meningkat.

Pemerintah daerah memperkirakan total kerugian dapat menembus hingga Rp15 triliun setelah seluruh proses pendataan dan verifikasi selesai dilakukan. Penanganan dan Pemulihan Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat saat ini terus melakukan penanganan darurat, termasuk pencarian korban hilang, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, serta penyiapan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

BPBD menyatakan proses pendataan korban dan kerusakan masih berlangsung, sehingga angka korban dan nilai kerugian bersifat sementara dan dapat berubah. (Bud)