PADANG — Banjir yang terus berulang di Kota Padang kembali menimbulkan keresahan warga. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang turun beberapa jam saja sudah cukup membuat sejumlah kawasan...
PADANG — Banjir yang terus berulang di Kota Padang kembali menimbulkan keresahan warga. Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang turun beberapa jam saja sudah cukup membuat sejumlah kawasan tergenang. Kondisi ini menegaskan bahwa persoalan banjir di Padang bukan semata akibat cuaca, melainkan masalah struktural yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penanganan menyeluruh.
Sejumlah titik rawan seperti kawasan Purus, Lolong, Kurao Pagang, Pasar Raya, hingga daerah aliran sungai Batang Kuranji dan Batang Arau kembali terendam. Aktivitas warga lumpuh, pedagang merugi, dan fasilitas umum tak luput dari dampak genangan air bercampur lumpur. Berdasarkan temuan di lapangan, persoalan utama banjir di Padang adalah sistem drainase kota yang tidak lagi berfungsi optimal.
Banyak saluran air menyempit, tertutup sedimen, bahkan berubah fungsi akibat bangunan permanen. Akibatnya, air hujan tidak mengalir ke sungai atau laut, melainkan meluap ke jalan dan permukiman. Selain itu, kondisi sungai di Padang juga mengalami pendangkalan serius.
Sungai-sungai yang seharusnya menjadi jalur utama pembuangan air kini kehilangan kapasitas tampung. Normalisasi sungai kerap dilakukan secara parsial dan tidak berkelanjutan, sehingga dampaknya hanya bersifat sementara. Masalah lain yang tak kalah krusial adalah berkurangnya kawasan resapan air di wilayah hulu dan perkotaan.
Alih fungsi lahan yang masif tanpa pengendalian air hujan menyebabkan limpasan air langsung mengalir deras ke kawasan rendah. Ketika hujan turun bersamaan dengan air pasang laut, genangan pun tak terelakkan. Ironisnya, hingga kini Kota Padang dinilai belum memiliki grand design pengendalian banjir yang terpadu.
Penanganan masih bersifat reaktif, fokus pada pengerukan darurat dan pembersihan saluran pascabanjir, bukan pada pencegahan jangka panjang. Padahal, setiap tahun anggaran besar terus terserap untuk penanganan darurat banjir. Dampak banjir tidak hanya dirasakan oleh warga permukiman, tetapi juga sektor ekonomi.
Aktivitas perdagangan di Pasar Raya kerap terhenti, usaha kecil merugi, dan citra kota sebagai tujuan wisata ikut tercoreng. Warga pun mempertanyakan efektivitas kebijakan penataan kota yang selama ini dijalankan. Pengamat tata kota menilai, Padang membutuhkan perubahan pendekatan dalam menangani banjir.
Mulai dari penyusunan masterplan drainase dan pengendalian banjir terpadu, normalisasi sungai secara konsisten, penertiban bangunan yang melanggar tata ruang, hingga pemulihan kawasan resapan air di hulu.
Tanpa langkah tegas dan perencanaan jangka panjang, banjir dikhawatirkan akan terus menjadi “langganan tahunan” di Padang. Warga berharap pemerintah daerah tidak lagi menunggu bencana datang, melainkan berani mengambil keputusan strategis demi keselamatan dan keberlanjutan kota. (Bud)
