Padang - Kualitas sarana pendidikan di Kota Padang masih menghadapi persoalan serius. Belasan persen sekolah tercatat belum memenuhi standar fasilitas pendidikan, terutama pada ketersediaan...
Padang - Kualitas sarana pendidikan di Kota Padang masih menghadapi persoalan serius. Belasan persen sekolah tercatat belum memenuhi standar fasilitas pendidikan, terutama pada ketersediaan perpustakaan dan laboratorium, yang menjadi penunjang utama proses belajar mengajar. Berdasarkan data profil pendidikan daerah, sekitar 17 persen Sekolah Dasar (SD) di Kota Padang belum memiliki perpustakaan yang layak, sementara lebih dari 13 persen Sekolah Menengah Pertama (SMP) belum dilengkapi laboratorium.
Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan mutu fasilitas antar sekolah di ibu kota Provinsi Sumatera Barat tersebut. Situasi tersebut semakin diperparah oleh dampak bencana banjir dan longsor yang melanda Kota Padang pada akhir 2025. Sejumlah sekolah mengalami kerusakan ruang kelas, perpustakaan, hingga laboratorium akibat terendam air dan lumpur, sehingga mengganggu proses pembelajaran dan memaksa sekolah melakukan penyesuaian darurat. "Tidak semua sekolah bisa langsung kembali normal.
Ada yang harus berbagi ruang belajar, bahkan ada fasilitas yang rusak berat dan belum bisa digunakan," ungkap salah seorang tenaga pendidik di Padang. Pemerintah Kota Padang mengakui masih adanya sekolah yang belum memenuhi standar ideal. Pemko bersama pemerintah pusat saat ini mendorong program revitalisasi dan standarisasi sekolah, termasuk perbaikan gedung, penambahan ruang belajar, perpustakaan, serta laboratorium.
Namun keterbatasan anggaran dan luasnya kebutuhan membuat proses pemenuhan standar dilakukan secara bertahap. Di sisi lain, Pemko Padang juga mengandalkan sejumlah program bantuan pendidikan seperti Kartu Padang Juara untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa mengakses pendidikan meski fasilitas sekolah belum sepenuhnya ideal.
Pengamat pendidikan menilai kondisi ini harus menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah. Ketimpangan fasilitas dikhawatirkan berdampak pada kualitas pembelajaran dan prestasi siswa, terutama di sekolah-sekolah pinggiran. "Standar sekolah bukan hanya soal gedung, tapi juga soal keadilan akses pendidikan.
Jika ini dibiarkan terlalu lama, akan muncul kesenjangan kualitas lulusan," kata seorang pemerhati pendidikan di Sumatera Barat. Ke depan, publik berharap pemerintah tidak hanya fokus pada angka partisipasi sekolah, tetapi juga mempercepat pemenuhan standar sarana dan prasarana pendidikan, agar seluruh siswa di Kota Padang mendapatkan layanan pendidikan yang setara dan layak.
