PADANG - Program penataan dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dijalankan Pemerintah Kota Padang di bawah kepemimpinan Walikota Padang dinilai gagal total dalam penerapannya. Kebijakan yang...
PADANG - Program penataan dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dijalankan Pemerintah Kota Padang di bawah kepemimpinan Walikota Padang dinilai gagal total dalam penerapannya. Kebijakan yang semula diklaim untuk menaikkan kelas pedagang kecil justru berbalik arah, mematikan usaha rakyat secara perlahan namun sistematis. Relokasi PKL ke kawasan Basement Fase VII Pasar Raya Padang menjadi bukti nyata kegagalan kebijakan tersebut.
Para pedagang dipindahkan dan ditumpuk di area basement, dengan pembagian lapak yang tidak standar, sempit, serta jauh dari kelayakan usaha. Akibatnya, arus pembeli merosot tajam. Banyak pedagang mengaku tidak mampu bertahan.
Omzet yang sebelumnya stabil kini anjlok drastis. Tidak sedikit yang akhirnya gulung tikar karena tidak sanggup menutup biaya operasional harian. "Dulu kami bisa hidup dari berdagang. Sekarang bukan naik kelas, tapi mati perlahan.
Usaha kami seperti dikubur," ujar salah seorang pedagang yang terpaksa menutup lapaknya. Basement Fase VII yang minim pencahayaan, sirkulasi udara buruk, serta akses pengunjung yang terbatas membuat lokasi tersebut sepi. Program modernisasi pasar yang dijanjikan pemerintah berubah menjadi kuburan usaha mikro.
Kegagalan serupa juga terjadi pada pemindahan pedagang kuliner ke kawasan samping Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Andalas. Lokasi yang jauh dari pusat keramaian dan minim fasilitas pendukung menyebabkan penurunan jumlah pembeli secara drastis. Sejumlah pedagang mengaku omzet mereka turun lebih dari setengah sejak direlokasi.
Bahkan, banyak lapak kini kosong karena pemiliknya tidak sanggup bertahan. "Setiap hari tekor. Pembeli hampir tidak ada. Satu per satu pedagang tutup," kata pedagang lainnya.
Ironisnya, hingga kini masih terdapat pedagang yang belum mendapatkan lokasi pengganti, sementara mereka sudah lebih dahulu digusur dari tempat berdagang lama. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya perencanaan pemerintah dalam menjalankan kebijakan relokasi. Alih-alih melindungi ekonomi rakyat kecil, kebijakan ini justru menciptakan masalah baru berupa hilangnya mata pencaharian sektor informal.
Pengamat kebijakan publik menilai kegagalan ini disebabkan oleh konsep relokasi yang tidak matang sejak awal. Pemerintah dinilai tidak melakukan pemetaan ekonomi lokasi baru, tidak mengkaji potensi pasar, serta mengabaikan standar kelayakan lapak. Selain itu, sosialisasi kepada pedagang dinilai minim dan tidak transparan, sehingga banyak pedagang tidak memahami risiko jangka panjang dari pemindahan tersebut.
Ke depan, Walikota Padang diminta melakukan evaluasi menyeluruh sebelum kembali menjalankan program penataan PKL. Relokasi seharusnya berbasis pada keberlanjutan usaha rakyat, bukan sekadar pemindahan fisik pedagang. Tanpa perubahan konsep yang mendasar, kebijakan relokasi PKL hanya akan tercatat sebagai program gagal yang mengorbankan ekonomi rakyat kecil demi proyek penataan kota semata.
